SESKO TNI - TEGAK AMALKAN SAPTA MARGA

WAWANCARA KOMPAS BERSAMA: LETJEN TNI (PURN) SJAFRIE SJAMSOEDDIN “MENGURUS TENTARA HARUS CERMAT DAN KOMPREHENSIF”.

Diskursus yang muncul di ruang publik tentang Tentara Nasional Indonesia belakangan ini sebagian besar terkait dengan adanya rencana prajurit aktif TNI mengisi jabatan beberapa instansi sipil. Rencana itu, antara lain, dimaksudkan untuk mengatasi kelebihan jumlah perwira, terutama ditingkat kolonel ke atas.

Masalah itu menunjukkan tingginya kompleksitas pengelolaan organisasi TNI sehingga untuk menanganinya dibutuhkan perencanaan komprehensif. Selain harus memprediksi ancaman di masa depan, perencanaan itu juga mesti memperhatikan konteks bangsa Indonesia yang menganut doktrin pertahanan semesta. Untuk membahas isu ini, Kompas mewawancarai mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

Berikut petikan wawancaranya:

Kompas (K) : Ada rencana penempatan perwira TNI aktif di berbagai kementerian/ lembaga. Juga ada rencana pembuatan jabatan untuk para perwira tinggi. Sementara usia pensiun bintara/tamtama malah akan diperpanjang menjadi 58 tahun. Bagaimana pendapat Anda?

Sjafrie Sjamsoeddin (SS) : Solusi ini akan jadi beban bagi Menteri Keuangan. Karena akan mengubah lagi struktur keuangan negara. Padahal, negara kan tidak hanya memikirkan militer dan pertahanan. Hal ini juga akan menyangkut masalah reformasi birokrasi.

K : Masalahnya memang ada kelebihan jumlah perwira terutama di level kolonel ke atas. Per akhir Desember 2018, ada kelebihan Pati 122 persen, dan kolonel 127 persen. Bagaimana pendapat Anda?

SS : Mengurus tentara itu harus betul-betul cermat dan teliti. Perlu masukan banyak pihak. Misalnya, sekarang mau reorganisasi TNI, ya diseminarkan dalam rapim (rapat pimpinan). Dengan demikian, rapim itu tidak sekedar evaluasi dan refleksi. Tetapi untuk membahas masalah-masalah krusial yang jadi prioritas dan perlu diketahui oleh seluruh perwira. Jangan tiba-tiba ada pernyataan yang merupakan hasil rapat-rapat kecil. Kalau kecermatan dan komprehensif ditiadakan, jadi beban untuk generasi mendatang.

K: Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan ?

SS : Kita sudah punya MEF (Minimum Essential Force) – Kebutuhan Pokok Minimum untuk TNI. MEF itu tidak bisa melupakan yang disebut dengan RMA – revolutionary on military affair. Akan tetapi tidak bisa melupakan ke-Indonesia-an kita. Kalau kita melihat perwira nganggur, terus mikir bisa diapakan, itu sama seperti rumah langsung ditambahin kamar. Apalagi kalau hanya berpikir kesejahteraan, tambah ini dan itu.

Susah. Kalau tentara itu dari hulu sampe hilir harus konsisten. Dibuatnya sekarang, hasilnya
bisa puluhan tahun lagi. Strategi jangka pendek, jangka panjang. Pergeseran bisa ada, tapi tidak merubah postur.

K : Bagaimana dengan rencana menambah jabatan untuk para jenderal ?

SS : Kalau unsur administrasi dinaikkan pangkatnya, jadi pertanyaan apa unsur operasionalnya sudah cukup mendapat “kompensasi” dalam jabatan-tugas mereka. Misalnya, tenaga kesehatan dapat bintang tiga, apakah itu lazim di dalam RMA. Bisa juga seperti dokter Terawan (Kepala RSPAD), karena dia profesional, naik pangkat karena penghormatan atas kemampuannya. Tapi itu fungsional, tidak merusak pembinaan organisasi. Bisa saja kepala rumah sakit bintang satu, tapi di bawahnya ada dokter bintang dua karena itu fungsional. Kalau sudah selesai, ya selesai.

K : Banyak pihak di luar TNI yang menganggap bahwa solusi yang diajukan TNI bersifat jangka pendek. Menurut Anda bagaimana?

SS : Ini juga perlu kita rapikan. Di negara luar sekarang, perhatian terhadap militer itu berasal juga dari civil society yang mengerti seluk beluk mengenai bagaimana militer berkembang. Jadi bukan hanya tentaranya. Indonesia sekarang harus beri kesempatan pada intelektual dan teknokrat untuk belajar militer dan lingkup pertahanan. Dengan demikian terjadi simbiosis mutualisme. Militer itu profesi. Masyarakat sipil juga harus punya tanggung jawab psikologis untuk militer. Di negara-negara maju, militer itu tidak terlalu susah karena yang mikirin mereka tidak hanya diri sendiri. Ada kontribusi-kontribusi pemikiran untuk bangun tentara itu sebagai bagian dari suatu komunitas bangsa.

Hal ini pernah saya liat waktu ke China, PLA (Angkatan Bersenjata China) punya think
tank yang isinya professor dan mantan militer, mereka memberi masukan tentang
teknis, taktis dan strategis. Di Eropa hal itu dilakukan LSM. Di Indonesia LSM
memandang tentara sebagai musuh, sehingga juga terbangun pendapat di TNI bahwa
LSM pasti jelek. Padahal, di Eropa LSM bisa asistensi kebijakan pembangunan miter.
Mudah-mudahan ada metamorfosa. Harus disiapkan think tank biar tidak ada gap lagi,
karena nanti ketinggalan. RMA udah di sana, kita masih di sini.

K : Kalau begitu sebenarnya bisa timbal balik ?

SS : Iya dong. Tentara perlu ada pada institusi-institusi yang berhubungan dengan pertahanan negara. Dan memang harus diipilih, mereka yang benar-benar mengerti. Selain itu juga memang harus diatur. Misalnya, di Dewan Energi Nasional, sangat penting soal energy security. Demikian juga badan perbatasan. Tentara yang ditugaskan di situ juga harus smart, mengerti masalah. Jangan cuma duduk-duduk. Kita tidak sedang menyalurkan orang nganggur, tetapi kontribusi pada prouktivitas bangsa.

Jadi yang penting kerja sama sipil-militer. Bukan TNI mengambil jabatan sipil.
Pemerintah harus bisa yakinkan DPR bahwa ini bukan dwi fungsi. Kalau memang TNI
aktif masuk ke institusi bukan pertahanan ya culun.Kecuali kalau negara dalam keadaan
darurat peran. Saya buktikan kemarin di Asian Games, banyak tentara yang bantu. Pak
JK (Wapres Jusuf Kalla) bilang, inilah kerja sama sipil dan militer.

K : Apa indikasinya kalau organisasi TNI diatur dengan baik ?

SS : Jadi tidak ada istilah surplus kalau kita konsisten dengan postur TNI. Sebab zero growth dan rightsizing adalah alat pengendali terjadinya surplus. Ada pengaturan dalam MEF tentang pembinaan dan penataan organisasai dan pangkalan. Jadi organisasi TNI harus ditarik ke atas, kepada postur, bagaimana gelar kekuatannya.

K : Postur itulah produk strategis Kemhan, bagaimana pengaturan TNI oleh Kemhan?

SS : Semoga para pemimpin mempelajari produk strategis itu. Padahal produk strategis itu ada cantelannya ke UU. Memang produk strategis itu bukan dogmatis. Tapi bagus dijadikan koridor. Penataan organisasi yang cermat dan komprehensif itu harus bertumpu pada postur yang sudah ditentukan dengan renstra (rencana strategis).

K : Tapi walau sudah direncanakan, kendalanya kan selalu anggaran?

SS : Memang anggaran jadi konsideran. Mungkin dilihat untuk mengadakan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) sekarang tidak ada anggaran. Jadi supaya tidak banyak yang nganggur, ya disalurkan ke mana-mana. Tapi itu malah jadi penyaluran masalah di sini jadi masalah di sana.

Saya ingin menceritakan soal Pak M Yusuf, Menhankam/Panglima ABRI (1978-1983 red). Filosofinya sinergi, jadi dia mendatangi menteri-menteri terkait, menjadikan sipil juga peduli tentara. Memang ada pra kondisinya yang dalam konteks sekarang antara Kemnhan dan Mabes TNI harus satu suara. Hubungan batin sangat penting.

Tentara juga jangan ikut tunjuk rekanan ini dan itu. Masalah TNI selalu terkait dengan kepemimpinan, manajerial, dan rekanan-rekanan itu. Itu menggangu pikiran. Uang pasti ada, untuk bikin Asian Games aja ada kok. Perbaiki saranan olah raga itu berapa belas triliun.

K : Bagaimana soal perpanjangan usia bintara/tamtama jadi 58 tahun, apa itu tidak terlalu tua untuk level prajurit yang butuh kebugaran fisik ?

SS : Ini juga. Waktu tahun 2011 saya bertemu wakil ketua komisi militer pusat China, usianya 70 tahun. Tahun 2014 saya ke sana lagi, posisi yang sama diduduki oleh orang berusia 50 tahun. Apa artinya ? Regenerasi ! Kalau usia pensiun bintara/tamtama ditambah, sama saja orang itu terjebak di karir pertamanya. Begitu pensiun, selesai. Tidak bisa ke mana-mana lagi. Selain itu, jangan pukul rata. Kalau bintara di kesatuan, belum melawan musuh ya sudah kalah di umurnya yang 58.

Selain itu juga terjadi penumpukan, kalau mengurangi orang yang masuk, berarti memotong regenerasi. Padahal, regenerasi itu sangat penting bagi tentara. Sama saja menghambat modernisasi.

K : Jadi TNI perlu untuk direvitalisasi ?

SS : sangat perlu. Jangan main-man deh dengan sistem. Sistem harus dibangun dengan heterogen, minta masukan dari banyak pihak. Hal ini terlalu penting untuk dibikin kebijakan yang tidak komprehensif dan cermat. Akibatnya akan dirasakan generasi mendatang.

Biodata
Nama : Sjafrie Sjamsoeddin
Karir : TNI AD (1974-2010),
Sekjen Departemen Pertahanan (2005-2010),
Wakil Menteri Pertahanan (2010-2014)
Pangkat terakhir : Letnan Jenderal
Satuan : Infanteri (Kopassus)