SESKO TNI - TEGAK AMALKAN SAPTA MARGA

WAWANCARA GATRA BERSAMA: LETJEN TNI (PURN) SJAFRIE SJAMSOEDDIN “KERJA SAMA SIPIL-MILITER ITU SUDAH MENDUNIA”.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purna wirawan) Sjafrie Sjamsoeddin berpendapat tegas jangan pernah terpikir Dwifungsi menjadi referensi dan pedoman TNI, karena legalitas dan legitimasi sudah tiada. Jenderal yang malang melintang di dunia militer nasional dan internasional itu mengatakan saat ini dunia sedang mengedepankan kerja sama sipil dan militer untuk mendukung supremasi sipil. Menurut Sjafrie, interaksi sipil-militer saat ini mampu menyelesaikan sengkarut permasalahan dibidang kemanusiaan dan kenegaraan. Dalam misi kemanusiaan kerjasama itu dikenal sebagai humanitarian action, sedangkan dalam misi politik negara disebut sebagai military action. Untuk memperdalam isu-isu terkini seputar reformasi birokrasi TNI, wartawan GATRA Hendri Firzani, Andhika Dinata, dan pewarta foto Eva Agriana Ali mewawancarai Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa pekan lalu di Jakarta.

Berikut petikannya:

Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan tentang revisi UU TNI?

Pembangunan kekuatan TNI perlu disesuaikan dengan dinamika masa kini dan mendatang, termasuk payung hukum bagi TNI, yaitu UU TNI, dengan sangat memperhatikan beberapa hal.

Pertama, prinsip dasar revisi konsisten kepada kons ti tusi UUD 1945 dan saatnya me nem patkan status dan posisi TNI dalam pemerintahan sipil yang di ang kat oleh rakyat yang berdaulat.

Kedua, setelah menjalani 15 tahun UU TNI dari sejumlah kemajuan yang mengantarkan pembangunan kekuatan TNI, juga ada kebutuhan legal dalam implementasi rencana strategis pembangunan kekuatan TNI yang memerlukan revitalisasi manajemen pembangunan militer di negeri kita.

Apa persoalan yang muncul sehingga perlu adanya revisi ini?

Persoalan internal muncul setelah kita memasuki implementasi rencana strategis membangun kekuatan pokok minimal meliputi empat koridor.

Pertama, menata organisasi dan pangkalan yang di dalamnya ada pembinaan personel.
Kedua, meningkatkan profesionalitas keprajuritan, dari tamtama sampai perwira, yang mengalami kendala anggaran pendidikan dan latihan, yang menjadi modalitas daya saing SDM.
Ketiga, kemampuan menyediakan dan memelihara alutsista dan peralatan militer.
Keempat, kesejahteraan prajurit.

Kalau kita ingin mempunyai tentara yang militan-andal dan intelektual, maka tantangannya ada di sini dan tidak bisa dibebankan hanya kepada TNI tapi perlu respons bangsa dan negara.

Selama ini daya dukung anggaran untuk militer masih kurang?

Untuk membangun negara yang kuat, di dalamnya harus ada militer dan pertahanan yang kuat. Itu harus didukung anggaran. Kita punya rasio [anggaran] masih di bawah 1%. Padahal, kalau kita mau lancar dia mesti 1%. Kalau kita mau sampai ideal kita harus di 2%-3% dari PDB. Sekarang itu masih 0,8% atau 0,9%. Ini yang harus diakselerasi. Tentunya harus disertai dengan penataan dan tertib administrasi. Itu adalah konsekuensi dari anggaran harus ada akuntabilitas. Nah, ini yang kita mesti rapikan. Jadi kalau kita mau melakukan suatu pembenahan UU, perlu duduk bareng. Tanya TNI ada masa lah apa? Dari sisi pemerintah bagaimana mengatasi. Jadi jangan menyelesaikan revisi UU itu secara instan. Kita harus secara konsepsional strategis, tetapi ada target. Yang perlu kita hormati adalah semangat TNI untuk melakukan reformasi. Pemangku kepentingan duduk semua, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan lain-lainnya harus ikut membahas dengan mengajak komunitas sipil melihat masa depan TNI kita.

Apa saja klausul yang perlu dibenahi dalam revisi tersebut?

Observasi saya, saat negara dan bangsa open minded terhadap TNI kita dan juga tren military millennium masa kini dan mendatang. Ada “pekerjaan rumah” UU TNI yang mengamanatkan pada saat tertentu TNI di dalam Kementerian Pertahanan. Sebenarnya ini bermakna dalam dan secara universal semua militer ada di dalam pemerintahan sipil sepenuhnya. UU TNI tidak tegas sehingga dalam penjelasan dicantumkan pekerjaan rumah tersebut. Negara-negara di luar kawasan kita sudah menjalankan hal tersebut. Walaupun Presiden tetap sebagai supreme commander seperti halnya amanat UUD kita.

Banyaknya perwira non-job dan penggemukan struktur di TNI. Apa pangkal penyebabnya?

Karena yang ada sekarang adalah para personel yang rekrutmennya itu pada tahun 1980-an. Mung kin salah satu penyebabnya adalah struktur kita di TNI yang sebetulnya kita bisa kembangkan, tapi tidak bisa segera menyesuaikan dengan keberadaan personel karena belum maksimal dengan anggaran. Walaupun dalam rencana strategis sudah ada itu gelar kekuatan. Kita bikin lima divisi yang sudah ada itu. Tapi itu tidak bisa diterapkan karena keterbatasan anggaran. Ada alat kendali untuk rekrutmen yang nama nya zero growth dan right sizing. Itu sebetulnya alat kendali. Sebetulnya TNI masih dalam koridor itu, tetapi solusi penempatannya masih dibatasi oleh belum siapnya organisasi. Karena biayanya. Mestinya restrukturisasi itu dikaitkan dengan macro-policy pemerintah dengan skema anggaran. Kalau TNI, dia cuma mengutakatik di dalam juga berat. Bagai manapun TNI itu tidak bisa lepas dari biaya untuk pangkalan dan markas. Persoalan lagi belanja pegawai TNI terlalu gemuk. Melebihi ruang yang disediakan. Sekarang itu di atas 40% belanja pegawai dari normal 30%-35%. Harusnya di bawah 40%. Apa lagi rasio anggaran pertahanan masih di bawah 1% dari PDB yang seharusnya pada posisi 1%-2% untuk kebutuhan MEF.

Apa pandangan dan solusi mengatasi itu?

Selain TNI melakukan reorganisasi internalnya, ada baiknya negara mempertimbangkan pola kerja sama sipil-militer, manfaatkan kapasitas individu TNI untuk memperkuat pemerintahan sipil yang punya relevansi dengan keamanan nasional.

Kerja sama sipil-militer konkret nya seperti apa?

Sebagai perkuatan manajerial kepada otoritas sipil. Beberapa otoritas sipil yang berhubungan dengan keamanan nasional seperti Dewan Energi Nasional dan Badan Perbatasan bisa sebagai alternatif juga diisi dari expertise TNI, sehingga ada perspektif yang solid dalam menyusun suatu kebijakan negara.

Apakah Panglima TNI sudah mendorong pemerintah untuk membahas kerja sama sipil-militer ini?

Panglima berkewajiban membangun kekuatan TNI yang ditentukan dalam Rencana Strategis MEF TNI dan memastikan reformasi birokrasi di TNI dan sudah sinkron dengan reformasi birokrasi aparatur negara yang dijalankan oleh pemerintah. Negara mengatur dengan regulasi kerja sama sipil-militer bagi personel TNI aktif dengan kapasitasnya dapat diberi penugasan memperkuat pemerintahan sipil.

Apakah rasio jumlah TNI saat ini sudah mencukupi?

Wilayah nasional kita 7 juta Km2 dengan sumber daya alam. TNI menjaga kedaulatan negara keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, sehingga negara perlu TNI yang punya mobilitas tinggi dan daya pukul yang kuat serta kemampuan pembinaan teritorial dengan diseminasi teknologi. Jadi rasio tidak diukur dari jumlah penduduk.